Selasa, 20 September 2011

contoh PPS duplik


Kepada Yth.
Majelis Hakim dalam  perkara
No.PDM- 62/FS/V/2008
Di Pengadilan Negeri Surakarta
Jl. hartawan No.1, Surakarta

JAWABAN

Dalam perkara No.8845/FS/V/2008
Dengan hormat,
Sebagai kuasa yang bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT yang dalam hal ini telah diberi kuasa dengan surat kuasa khusus tertanggal 31 Januari 2008 (terlampir); dengan ini hendak memajukan dalil-dalil seperti apa yang akan terurai di bawah ini sebagai konklusi jawaban.

I. DALAM EKSEPSI
1. Bahwa dalam gugatan telah terjadi Error in Persona, dimana yang semestinya digugat mengenai Hak Guna Bangunan Nomor 07/SOLO atas tanah Petuk Nomor 567/Letter C Blok D III adalah Eric Van Goeh atau ahli warisnya secara pribadi, dan bukan TERGUGAT II, karena TERGUGAT II memperoleh Hak Guna Bangunan atas tanah Petuk tersebut dari Eric Van Goeh, dan TERGUGAT II sama sekali tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam pemalsuan perolehan Hak Guna Bangunan yang dilakukan oleh Eric Van Goeh terhadap tanah Petuk Nomor 567/Letter C Blok D III tersebut;
2. Bahwa dalam gugatan ini mengandung cacat (plurium litis consorium), dimana pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, karena pihak Eric Van Goeh atau ahli warisnya sebagai pihak yang secara pribadi bertanggung jawab dan memiliki kepentingan langsung atas pemalsuan Hak Guna Bangunan Nomor 07/SOLO di tanah Petuk Nomor 567/Letter C Blok D III, tidak ditarik sebagai TERGUGAT.

II. DALAM POKOK PERKARA
a. Bahwa semua jawaban dalam eksepsi mohon dicatat kembali sepanjang ada realisasinya;
b. Bahwa TERGUGAT II menyangkal dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERGUGAT II;
c. Bahwa memang benar Eric Van Goeh merupakan salah satu sekutu yang berhak mewakili TERGUGAT II dalam perikatan dengan pihak ketiga;
d. Bahwa perjanjian pinjam-meminjam uang sebesar Rp 560.000; dengan bunga 2 % dengan jaminan tanah Petuk Nomor 567/Leter C Blok D III milik PENGGUGAT yang dilakukan Eric Van Goeh sebagai kreditur dengan PENGGUGAT sebagai debitur pada 1 Mei 1982, tidak ada sangkut pautnya dengan TERGUGAT II, tanpa persetujuan dari sekutu-sekutu TERGUGAT II yang lain, dan Eric Van Goeh pada saat itu bertindak secara pribadi untuk dirinya sendiri dan tidak dalam kapasitas mewakili TERGUGAT II sehingga perbuatan Eric Van Goeh tersebut tidak mengikat TERGUGAT II;
e. Bahwa perbuatan Eric Van Goeh pada tahun 1983, yang mengajukan permohonan pendaftaran Hak Guna Bangunan atas tanah Petuk Nomor 567/Leter C Blok D III milik PENGGUGAT tanpa sepengetahuan, tanpa hak, dan tanpa seizin PENGGUGAT, tidak ada sangkut pautnya dengan TERGUGAT II, tanpa persetujuan dari sekutu-sekutu lain dalam TERGUGAT II, dan tidak dalam kapasitas mewakili TERGUGAT II, dimana perbuatan itu dilakukan Eric Van Goeh secara pribadi, dan TERGUGAT II sama sekali tidak mengetahui perbuatan Eric Van Goeh memalsukan izin Hak Guna Bangunan atas tanah Petuk Nomor 567/Leter C Blok D III milik PENGGUGAT tersebut, sehingga perbuatan Eric Van Goeh mengenai hal itu tidak mengikat TERGUGAT II;
f. Bahwa memang benar Eric Van Goeh berdasarkan persetujuan dan kuasa dari sekutu lain dalam TERGUGAT II, berlaku sebagai sekutu yang mewakili TERGUGAT II dalam melakukan perjanjian kredit senilai Rp 1.000.000; berjangka waktu 10 tahun dan bunga 8 %, dengan Bank Swasta Sertivia pada tanggal 1 Februari 1990, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 881/PJ/II/1990;
g. Bahwa memang benar Eric Van Goeh sebagai seorang sekutu dari TERGUGAT II, telah memberikan inbreng berupa hak pakai atas Hak Guna Bangunan Nomor 07/SOLO di atas tanah Petuk Nomor 567/ Leter C Blok D III kepada TERGUGAT II, untuk dapat digunakan sebagai jaminan perjanjian kredit TERGUGAT II dengan Bank Swasta Sertivia berdasarkan Akta Jaminan Perjanjian Kredit No. 882/PJ/II/1990;
h. Bahwa atas inbreng berupa hak pakai atas Hak Guna Bangunan Nomor 07/SOLO di atas tanah Petuk Nomor 567/Letter C Blok D III milik Eric Van Goeh tersebut, TERGUGAT II mengetahuinya sebagai Hak Guna Bangunan yang memang dimiliki oleh Eric Van Goeh karena memang diberikan oleh PENGGUGAT secara sukarela karena PENGGUGAT tidak dapat melunasi hutang yang ia miliki dalam perjanjian pinjam-meminjam uang dengan Eric Van Goeh, yang dibuktikan oleh Eric Van Goeh kepada TERGUGAT II dengan Akta Perjanjian Hutang No. 941/JP/V tertanggal 19 Oktober 1983, dengan jaminan Petuk Nomor 567/Letter C Blok D III yang menyatakan PENGGUGAT tidak dapat melunasi utangnya dan dengan sukarela mengizinkan Eric Van Goeh memiliki Hak Guna Bangungan di atas tanah Petuk tersebut;
i. Bahwa TERGUGAT II sama sekali tidak mengetahui bahwa Akta Perjanjian Hutang No. 941/JP/V tertanggal 19 Oktober 1983 dengan jaminan Petuk Nomor 567/Letter C Blok D III, yang menyatakan PENGGUGAT tidak dapat melunasi utangnya dan dengan sukarela mengizinkan Eric Van Goeh memiliki Hak Guna Bangunan di atas tanah Petuk tersebut, adalah palsu;
j. Bahwa memang benar Bank Swasta Sertivia pada tanggal 25 Mei 1999, bersamaan dengan tejadinya krisis moneter, termasuk ke dalam 52 bank beku operasi dan bank beku kegiatan usaha (BBO-BBKU) yang kemudian dilikuidasi dan seluruh assetnya diambil alih oleh Badan Peneyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 1999 tentang Likudiasi Bank;
k. Bahwa memang benar sebelum Bank Swasta Sertivia dilikuidasi, TERGUGAT II belum melunasi kreditnya kepada Bank Swasta Sertivia senilai Rp 1.000.000; dengan bunga 8 %, karena jangka waktu kredit tersebut adalah 10 tahun, sementara pada saat bank dilikuidasi jangka waktu yang berlalu baru 9 tahun, sehingga jangka waktu pelunasan utang TERGUGAT II belum habis;
l. Bahwa dengan dilikuidasinya Bank Swasta Sertivia tersebut, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kemudian mengambil alih seluruh asset, termasuk langsung secara sepihak mengambil alih aset jaminan perjanjian kredit TERGUGAT II dengan Bank Swasta Sertivia berupa Hak Guna Bangunan Nomor 07/SOLO di atas tanah Petuk Nomor 567/Letter C Blok D III, karena BPPN menganggap bahwa TERGUGAT II tidak mampu melunasi utangnya kepada Bank Swasta Sertivia, walaupun jangka waktu perjanjian kredit belum habis.
m. Bahwa petitum PENGGUGAT butir 5 yang menyatakan menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada PENGGUGAT sebesar Rp 1.000.000.000; (satu miliar rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai adalah tidak berdasar dan tidak berasalasan bagi TERGUGAT II, karena TERGUGAT II tidak pernah mengetahui bahwa Hak Guna Bangunan No. 07/SOLO atas nama Eric Van Goeh di atas tanah Petuk Nomor 567/Letter C Blok D III adalah palsu, bahkan TERGUGAT II adalah merupakan pihak yang menjadi korban dari penipuan dan pemalsuan Hak Guna Bangunan di atas tanah Petuk tersebut oleh Eric Van Goeh;
n. Bahwa petitum PENGGUGAT butir 6 yang menyatakan menghukum para tergugat untuk membayar biaya-biaya yang ditetapkan sebesar Rp 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) adalah terlalu besar dan tidak memiliki rincian yang jelas.
Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, TERGUGAT II mohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenaan memutuskan:

DALAM EKSEPSI
Menyatakan gugatan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat dterima
DALAM POKOK PERKARA
1. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)
Hormat Kuasa Hukum TERGUGAT II

TATA URUTAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI



TATA URUTAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI

1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum);
2. PU diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan bebas;
3. Terdakwa ditanyakan identitasnya dan ditanya apakah sudah menerima salinan surat dakwaan;
4. Terdakwa ditanya pula apakah dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa di depan persidangan (kalau bersedia sidang dilanjutkan);
5. Terdakwa ditanyakan apakah akan didampingi oleh Penasihat Hukum (apabila didampingi apakah akan membawa sendiri, kalau tidak membawa sendiri akan ditunjuk PH oleh Majlis Hakim dalam hal terdakwa diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih/pasal 56 KUHAP ayat (1);
6. Dilanjutkan pembacaan surat dakwaan;
7. Atas pembacaan surat dakwaan tadi terdakwa (PH) ditanya akan mengajukan eksepsi atau tidak;
8. Dalam terdakwa/PH mengajukan eksepsi maka diberi kesempatan dan sidang ditunda;
9. Apabila ada eksepsi dilanjutkan tanggapan JPU atas eksepsi (replik);
10. Selanjutnya dibacakan putusan sela oleh Majlis Hakim;
11. Apabila eksepsi ditolak dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara (pembuktian)
12. Pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh PU (dimulai dari saksi korban);
13. Dilanjutkan saksi lainnya;
14. Apabila ada saksi yang meringankan diperiksa pula, saksi ahli Witness/expert)
15. Pemeriksaan terhadap terdakwa;
16. Tuntutan (requisitoir);
17. Pembelaan (pledoi);
18. Replik dari PU;
19. Duplik
20. Putusan oleh Majlis Hakim

pengertian krominologi


Kriminologi adalah; Ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan,sebab-sebab terjadinya kejahatan,akibat –akibat yang di timbulkan dari kejahatan untuk menjawab mengapa seseorang melakukan kejahatan .
Itiologi adalah: Ilmu yang mempelajari sebab-sebab timbulnya kejahatan
Di dalam teori Lombroso di sebutkan bahwa mengidentifikasi suatu kejahatan dapat dilihat dari bentuk tubuh seseorang atau sinyalemen dan tanda-tanda kusus pada sesorang. Pada akirnya teori Lombroso tesebut hancur karena di dalam usaha para ahli mencari sebab-sebab kejahatan maka telah diterima secara umum bahwa tidak akan mungkin di cari hanya satu faktor yang dapat menerangkan sebab kejahatan pada umumnya ataupun suatu kejahatan yang khusus. Apa yang dapat di cari hanyalah faktor-faktor yang dalam hubungan dengan sejumlah faktor lain akan menghasilkan kejahatan.

Pemikiran teoritik Kriminologi dapat di bagi secara garis besar yaitu:

a. Mashab klasik dengan pelopornya: Cesare Bonesana,Ma Beccaria [ 1738-94 ] dan di modifikasi oleh Mashab Neo –Klasik melalui Code Penal Perancis 1819.
Pada Mashab ini melihat manusia sebagai mampunyai kebebasan memilih prilaku [free will] dan selalu bersikap rasional dan hedonistic [ cenderung menghindari segala sesuatu yang menyakitinya ]. Menurut pandangan ini pamidanaan adalah cara untuk menaggulangi kejahatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu kejahatan dapat di kurangi/ditiadakan dengan hukuman atau dengan sangsi yang keras.
Contoh ; hukuman mati ,hukuman seumur hidup,hukuman gantung dll.

b. Mashab Positivis dengan pelopornya adalah Cesare Lombroso[1835-1909] di anggap sebagai awal pemikiran ilmiah Kriminologi tentang sebab musabab kejahatan.
Mashab ini berkeyakinan bahwa prilaku manusia di sebabkan/di tentukan sebagian oleh faktor-faktor biologis,sebagian besar merupakan pencerminan karakteristik dunia sosial cultural dimana manusia hidup. Dalam teori ini bahwa kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bisa di sebabkan oleh pengaruh-pengaruh baik dari dalam maupun dari luar sehingga para pelaku kejahatan tidak dapat hanya di pidana saja,akan tetapi harus dilakukan dengan menyelesaikan penyebab[ kausa ] nya terlebih dahulu. Jadi dalam teori ini kita harus bisa mencari mengapa seseorang melakukan kejahatan.

c. Mashab Kritikal Menurut mashab ini tidak penting apakah manusia itu bebas memilih perilakuknya [mashab Klasik] atau manusia itu terikat biologis [fisik] sosial dan cultural. Menurut mereka jumlah perbuatan pidana/kejahatan yang terjadi maupun karakteristik para pelakunya di tentukan terutama oleh bagaimana hukum pidana itu di rumuskan dan di laksanakan. Dalam mashab ini yang menentukan baik atau buruk adalah siapa yang berkuasa pada saat itu. Segala peraturan adalah dari orang yang berkuasa pada saat itu

Dari pemikiran teoritik kriminologi mengandung pemahaman kita bahwa kejahatan adalah perilaku manusia dan bahwa norma yang di langgar dapat dilihat secara berbeda oleh orang[ kelompok orang ] yang berbeda. Atau dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah perilaku penyimpangan sosial. Lalu bagaimana harus kita pahami perilaku penyimpangan sosial ini. Salah satu faktor yang patut di perhatikan dalam hal ini adalah masalah urbanisasi yang perkembanganya banyak di pengaruhi oleh perkembangan industri dan perdangangan. Kehidupan baru yang terjadi di daerah perkotaan di bandingkan dengan daerah pedesaan di tandai antara lain dengan adanya ketegangan dan benturan norma dan nilai yang lebih luas, perobahan sosial yang cepat, mobilitas penduduk yang meningkat , adanya penekanan yang lebih besar kepada kepentingan individu dan penghargaan yang lebih tinggi kapada hal-hal yang bersifat materi.
Dalam kehidupan sehari –hari memang kita sering menyatakan celaan terhadap suatu perbuatan yang di anggap menyimpang dengan menyatakan bahwa perilaku tersebut melanggar kebiasaan atau melanggar adat atau malah melanggar peraturan namun apabila di kaji kembali jarang ada kesepakatan yang jelas tentang norma apa yang di langgar, hal ini di sebabkan oleh dua hal yaitu :
a. Kita harus menyadari bahwa terdapat norma dan aturan yang berbeda yang mengatur antar manusia dalam berbagai kelompok masyarakat
b. Hubungan antara penilai dengan pelanggar menentukan pula apakah perilaku tersebut dipandang sbagai penyimpangan.

Biasa suatu perbuatan hanya dapat dikatakan menyimpang apabila dilakukan oleh seorang anggota kelompok melawan aturan dalam kelompok bersangkutan. Atau dapat dikatakan bahwa hanya ada penyimpangan bilamana ada norma atau aturan yang menguasai perbuatan tersebut. Polisi harus mempunyai pengertian yang benar dalam menghadapi pelanggaran hukum.

Perlu kita sadari adakalanya perilaku menyimpang mempunyai fungsi untuk perbaikan/ memperbaharui tatanan masyarakat:
a. Sebagai lampu peringatan untuk menunjukan bahwa suatu kumpulan aturan sudah tidak efektif lagi sekarang.
b. Sebagai katup pengaman untuk mencegah akumulasi yang berlebih dan perasaan tidak puas dalam masyarakat yang bersangkutan.

Karena itu perlu kita perhatikan penyimpangan sosil mempunyai fungsi dalam masyarakat. Bilamana dasar berfikir tentang ini akan kita temukan bahwa perilaku menyimpang mmerupakan perwujutan dari :
a. Kepatutan dari aturan yang bersangkutan apakah baik [adail ] cukup baik atau tidak baik artinya penilaian terhadapbagaimana seharusnya aturan yang mengatur perilaku yang bersangkutan.
b. Penilaian terhadap sah atau tidak sahnya aturan itu, artinya apakah di keluarakannya aturan yang bersangkutan dilakukan berdasarkan kewenangan yang ada pada pembuat aturan.
Perkembangan kriminologi modern telah memperhatikan juga korban kejahatan di samping fokusnya yang pertama adalah pelaku kejahatan. Perhatian penegak hukum [ Polisi dan penuntut umum ] di Indonesia juga mulai di arahkan pada Viktimologi, namun persepsinya masih keliru. Bagaimana sebaiknya melihat masalah korban ? Gagasan pertama untuk penyelenggaraan suatu symposium tentang korban datang setelah Konggres ke 6 dari internasional Society of Criminology [ Madrid 1970 ] Konggres ke –7 ISC kemudian di laksanakan di Belgrado [ September 1973 ] Dengan symposium pertama ini maka Viktimologi telah di beri suatu pengakuan internasional sebagi suatu focus penelitian kusus dalam kriminologi.

Tokoh tokoh Kriminologi yang pada 20-30 tahun yng lalu telah mulai memperjuangkan agar korban korban juga mendapat perlakuan yang adil dari masyarakat, di banding terhadap hak-hak tertuduh dan narapidana adalah: Hans Von Hentig[ The Criminal and his Victim, new Haven 1949 ] Benjamin Mendelsohon [ Victimologie , Revue Internationale de Criminologie et de police Tecnique,1956 No 2 ] Paul Cornil [ Contribution de la Victimologie aux sciences criminologiques, Revue de droit penal et de Criminologie , April 1959 ] dan W.H Nagel [[Victimologie Tijdschrift voor Strafrecht , 1959 ] .

Bidang –bidang yang mendapat perhatihan dalam penelitian korban delik adalah
1. Peranan korban dalam terjadinya delik
2. Hubungan pelaku dengan korban delik
3. Sifat mudah di serangnya korban dan kemungkinanya untuk menjadi residivis
4. Peranan korban dalam sistim peradilan pidana, ketakuutan korban terhadap kejahatan
5. Sikapnya terhadap peraturan dan peneagakkan hukum.

Kembali mengenai penderitaan korban, kerugian itu dapat dibedakan antara yang bersifat materiil [ dalam perhitungan uang ] dan yang bersifat immaterii [ misalnya perasaan takut, sakit,sedih,kejutan psikis dan lain-lain ] yang menjadi masalah siapakah yang harus menyediakannya ? Mengenai korban tipe materiil maka yang harus mangganti atau yang sepantasnya mengganti adalah pelaku sedang pada korban dengan kerugian immateriil maka masyarakat atau negara yang harus menyediakan dalam hal ini misalnya adalah korban perkosaan, atau korban kejahatan kekerasan lainya maka pemerintah yang sehausnya menyediakan klinik-klinik untuk merawatnya.
Pada uraian tersebut diatas telah saya sebutkan tentang tokoh –tokoh Kriminologi yang memperjuangkan tentang perlakuan terhadap korban .

Ilmu yang mempelajari korban suatu delik [ korban kejahatan ] adalah Viktimologi.

Perkembangan tentang Viktimologi:
Simposiom tentang Kriminologi yang pertama diadakan di Jerusalem [1973 ] dan yang ke dua diadakan di Boston [1976] yang ketiga diadakan di Universitas Westphalia, Jerman barat [ 2/8 Sept l970 ] Simposium ini di awasi dan di seponsori oleh Internasional Society of Kriminologie yang berkedudukan di Paris.

Unsur dalam sistem peradilan pidana yang sering terlupakan adalah petugas pemasyarakatan. Dalam Sistim Peradilan Pidana Terpadu ada empat badan yang pekerjaanya erat berkaitan yaitu ;Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan pemasarakatan. Lalu tantangan apa yang dihadapi dalam pemasyarakatan di Indonesia?

Dalam pidato ilmiah pada Dies Natalis AKIP [ Akadimi Ilmu Pemasyarakatan ] tanggal 30 September l991 bapak Bahrudin Surjobroto seorang pemikir dan pelopor ilmu Pemasyarakatan di Indonesia mengajak kita bersama memikirkan hakikat [intisari] sistim pemasarakatan itu yang harus berpola re-integrasi sosial dan bernafaskan pengayoman.

Pemidanaan dan penangkalan.
Pemidanaan yang dilakukan terhadap seseorang adalah karena yang bersangkutan terbukti bersalah yang di nyatakan oleh pengadilan dan telah mendapat putusan hakim.

Pembinaan terpidana di dalam lembaga [institutional treatment]
Melakukan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan yang oleh Goffman dinamakan “ Total Institution “ tidaklah mudah .Hal ini karena telah beberapa metode pembinaan dilakukan namun belum mendapatkan hasil dan banyak mendapatkan kendala .

Beberapa metode pembinaan yang pernah dilakukan oleh para ahli pada tahun 1950.
-Pembinaan yang didasarkan pada nalar pembinaan [ treatment, rehabilitation,correction ]
-Klasifikasi terpidana penjara yang di kembangkan dengan terapi kelompok.
-Program rehabilitasi melalui pendidikan [ akademik maupun latihankerja ]
-Bekerja di penjara [prison labor]
-Latihan kerja [Vocational training]

Pada tahun 1960 dan 1970
-Teknik-teknik “therapeutic dan correction” di penjara Amerika.
-Pendekatan ”Behavior modification ”dengan menggunukan bantuan dari ahli-ahli psikiatri dengan menggunakan metoda yang di pakai yaiitu “group therapy dan group counseling”

Dari beberapa metode pembinaan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa belum atau tidak di temukan cara pembinaan tunggal yang akan berhasil untuk semua terpidana.

Pembinaan terpidana di luar lembaga [non-intitutional treatment].
Setiap pembinaan di dalam lembaga selalu bertujuan untuk mempersiapkan terpidana hidup di luar lembaga atau kembaki ke masyarakat karena itu keseluruhan lingkungan di sekitar terpidaana mencerminkan pembinaan dan bukan pengurungan atau pemidanaan.

Dalam sistim peradilan pidana kita bentuk community treatment ini sebenarnya sudah ada yaitu pidana bersyarat dan pelepasan bersyarat. Di dalam sistim peradilan pidana di Amerika Serikat disebut “probation dan parol”

Di dalamrancangan KUHP Nasional jenis jenis pidana pokok muat jenis pidana baru yaitu :
a Pidana pengawasan
b Pidana kerja sosial

Ketentuan dalam pidana pengawasan ini adalah:
- Hakim dalam mengadili terdakwah yang melakukan tindak pidana yang di ancam pidana penjara tujuh tahun atau kurang, dapat menjatuhkan pidana pengawasan.
- Pidana penawasan di jatuhkan kepada terpidana yang, dengan mengingat keadaan dan perbuatan, pembinaanya cukup diawasi.
- Pidana pengawasan di jatuhkan palin lama untuk tiga tahhun.
- Pengawasan di lakukan oleh pejabat pembinaan Deprtemen Kehakiman

Kententuan dalam pidana kerja sosial adalah”
- Dalam hal hakim mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari enam bulan atau denda tidak melebih katagori 1 [Rp 150.000,-] maka ia dapat mengganti pidana penjara atau dennda tersebut denganpidana kerja sosial yang sifatnya tidak di bayar.
- Pidana kerja sosial di kenakan paing lama240 jam untuk terpidana yang telah berumur 18 tahun,dan 120 jam untuk terpidana yang berumur di bawah18 tahun , dan palin rendah 7 jam.
- Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat di angsur dalam waktu paling lama 12 bulan, dengan memperhatikan kegiatan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencaharianya dan atau kegiatan lainya yang bermanfaat.

Aspek hukum pidana yang menyangkut seorang terpidana secara berturut-turut adalah sebagai berikut;
- Tahap penjatuhan pidana oleh hakim
- Tahap pelaksanaan pida di dalam atau di luar lembaga
- Tahap pelepasan terpidana kembali ke masyarakat

Tahap penjatuhan pidana
Dalam Rancangan KUHP Nasional pemmikiran tentangketerpaduan dalam sikap penjatuhan pidana dengan memberikan pedoman kepada hakim pidana tentang saangsi yang tepat untuk terpidana. Sangsi untuk terpidana dewasa dapat di bagi dalam empat kategori yaitu:
a. Pidana pokok [ pasal 57 [1] Ranangan] yaitu;
– pidana penjara
- pidana tutupan
- pidana penawasan
- pidana denda
- pidana kerja sosial
b. Pidana kusus [pasal 59 rancangn] yaitu : pidana mati
c. Pidana tambahan [pasal 60 [1] rancangan] yaitu:
- pencabutan hak-hak tertentu
- perampasan barang-barang tertentu dan tagihan
- pengumuman putusan hakim
- pembayaran ganti kerugian
- pemenuhan kewajiban adat
d Tindakan [pasal 91 [1] dan [2] rancangan yaitu:
- perawatan di rumah sakit jiwa
- penyerahan kepada pemerintah
- penyerahan kepada seseorang
- pencabutan surat ijin mengemudi
- perampasan keuntungan yang di peroleh dari tindak pidana
- perbaikan akibat-akibat tindak pidana
- latihan kerja.
- Rehabilitasi
- Perawatan di suatu lembaga

Dalam pedoman penerapan pidana penjara hakim di harapkan tidak menjatuhkan pidana penjara apabila di temukan antara lain keadana berikut yaitu antara lain :
- terdakwa di bawah18 tahun atau di atas 70 tahun
- terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana
- pidana penjara akan menimbulkanpenderitaan yang besar bagi terdakwa maupun keluarga.
- pebinaan yang bersifat non – institusional di perkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa.

Tahap pelaksanaan pidana
Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara untuk waktu tertentu maka hal ini merupakan perubahan yang sangat basar untuk kehidupan terpidana terpidana akan kehilangan berbagai jenis kebebasan yang semula di milikinya sebagai seorang masyarakatn seperti; pergi keman yang dia sukai,memanfaatkan barang dan layanan,menikmati hubungan heterosexsual. Hal inilah yang di anggap oleh Sykes akan membuat seorang terpidana cenderung menjadi seorang yang tidak mudah di atur dan kadang –kadang melawan kepada petugas pemasyurakatan.
- Pelepasan bersyrat merupaka pemindahan dari pambinaan dalam lembaga ke arah pembinaan di luar lembaga yang pada dasrnya serupa dengan dengan pidana pengwasan.
- Bentuk ketiga dalampembinaan dalam masyarakat adalah “ pidana kerja sosial “ pidana ini mengambil contoh dari apa yang di kenal di Enggris dengan nama “Communiti Service Order” juga di pergunakan pula di Belanda mulai tahun 1980
Tahap melepaskan terpidana kembali ke masyarakat.
Di atas saya uraikan tentang pelepasan bersyarat sebagai suatu bentuk pembinaan dalam masysarakat. Namun demikian keputusaan memberi pelepasan bersarat dapat pula dilihat sebagai suatu cara membantu terpidana untuk melalui masa transisi dari kehidupan dengan kebebasan terbatas dalam lembaga kedalam kehidupan yang bebas dalam masyarakat. Menjembatani masa transisi dapat pula dilakukan dengan bebagai metode pembinaan di luar bangunan hukum “ pelepasan bersarat” misalnya melalui cuti, kerja di luar lembaga, dan peggunaan “half-way hauses” sebagai semacam lembaga pemasyarakatan terbuka.

contoh litigasi dalam pidana


Litigasi adalah proses dimana seorang individu atau badan membawa sengketa, kasus ke pengadilan atau pengaduan dan penyelesaian tuntutan atau penggantian atas kerusakan.

Proses pengadilan juga dikenal sebagai tuntutan hukum
dan istilah biasanya mengacu pada persidangan pengadilan sipil. Mereka digunakan terutama ketika sengketa atau keluhan tidak bisa diselesaikan dengan cara lain.

Proses pengadilan tidak selalu terjadi dalam gugatan penggugat. Dalam beberapa kasus, tuduhan palsu dan kurangnya fakta-fakta dari orang-orang yang terkait, menyebabkan akan cepat menyalahkan, dan ini menyebabkan litigasi atau tuntutan hukum. Sayangnya, orang juga tidak mau bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri, jadi bukannya menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka, mereka mencoba untuk menyalahkan orang lain dan yang hanya bisa memperburuk keadaan.


Kasus : Terjadi sebuah perampokan yang direncanakan oleh tersangka A, B, C terhadap tempat kediaman Daud. Perencanaan tersebut perampokan tersebut dilakukan pukul 03.00 dini hari. Pada pelaksanaannya pelaku menjebol pintu belakang rumah. Tujuan perampokan antara lain :
a. Segala kekayaan yang ada di rumah Daud
b. Pelaku juga melakukan pemerkosaan pada anak Daud yang berusia 18 tahun sekaligus membunuhnya dan pelaku aman dan terkendali

Pertanyaan :
a. Buatkan pelaporan / pengaduan ke Polisi
b. Bila anda sebagai seorang penyidik langkah apa yang anda lakukan pada si korban sehingga korban merasa terobati
c. Tolong buatkan berita acaranya pada mulai sampai akhir ( polisi, jaksa, pengadilan).

JAWABAN :
a. Pelaporan dan Pengaduan ke Polisi
Daud dan keluarga merasa terpukul atas meninggalnya putri mereka yang masih berumur 18 tahun yang menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan kawanan perampok yang menggunakan penutup wajah. Dan seluruh harta mereka juga ludes digondol perampok tersebut.
Karena ketidakberdayaannya Daud tidak mampu menyelamatkan harta kekayaan dan anak mereka dari perampok yang menggunakan senjata api dan pisau. Dan Daud juga mengalami luka-luka di kepalanya, isterinya juga mengalami kekerasan fisik yang sama, mereka berdua pingsan dan tidak tahu lagi yang terjadi selanjutnya. Setelah mereka sadar, mereka harus melihat sebuah kenyataan bahwa anak mereka telah meninggal, dan yang lebih menyakitkan lagi anaknya diperkosa terlebih dahulu.
Ketika sadar dari pingsan, Daud bersama isterinya segera melapor ke pihak yang berwajib. Laporan ini langsung ditindak lanjuti oleh Kepolisian dengan mengirim Tim olah TKP untuk mencari bukti-bukti yang terkait dengan unsur-unsur pidana yang telah terjadi pada keluarga Daud sesuai dengan pasal 4-5 KUHAP, wewenang yang ada pada penyelidik sesuai dengan kasus ini adalah sebagai berikut :
1. Menerima laporan / pengaduan dan seorang tentang adanya tindak pidana
2. Mencari keterangan dan bukti
3. Memotret TKP dan mengambil sidik jari di TKP
4. Membuat laporan Visum Et Repertum terhadap korban yang meninggal akibat pembunuhan dan pemerkosaan serta korban yang luka
5. Meneruskan laporan kepada penyidik (pemberkasan)

b. Langkah-langkah penyidik pada si korban agar merasa terobati
Langkah-langkah yang ditempuh penyidik agar keluarga korban merasa terobati ada beberapa pendekatan :
i. Pendekatan Psikologis
ii. Penyidik berjanji kepada Korban akan memperoses tindak pidana ini, dan tersangka secepatnya akan ditangkap.
iii. Penyidik dan jajarannya melakukan upaya-upaya maksimal untuk memecahkan kasus perampokan, pemerkosaan dan pembunuhan ini, sehingga korban merasa bahwa hukum dapat ditegakkan sehingga tidak ada keraguan dari pihak korban.

Langkah-langkah penyidik akan saya bahas secara ringkas dibawah ini ( sesuai dengan berita acara ) :
1. Setelah menerima pengaduan dari pelapor, dan memeriksa TKP ditemukan bahwa pelaku berjumlah 3 orang, menggunakan kendaraan Mobil jenis Kijang Innova berwarna Hitam, dan tersangka mempunyai senjata api.
2. Penyidik mengirimkan surat kepada Kejaksaan, sebagai pemberitahuan bahwa penyidikan telah dimulai.
3. Menyampaikan Surat Panggilan Saksi dan menuliskannya dalam BA
4. Penyidik mengirimkan laporan kepada Tim Laboratorium untuk memeriksa sidik jari yang berada di TKP
5. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti yang ada di TKP, berupa foto-foto korban, sidik jari dan pengakuan saksi-saksi
6. Membuat berita acara untuk diteruskan kepada Penutut Umum.

Setelah mendapatkan pengakuan dan keterangan saksi serta bukti-bukti fisik berupa sidik jari pelaku, maka langkah-langkah penyidik selanjutnya adalah memeriksa dan menindaklanjuti bukti awal yang telah didapatkan oleh penyidik dengan berkoordinasi dengan seluruh jajaran kepolisian yang berada di wilayah yurisdiksinya untuk membantu proses penangkapan terhadap tersangka yang telah diketahui identitasnya lewat sidik jari yang ditinggalkan ketika memperkosa korban.
Dari keterangan saksi ahli, ditemukan sebuah identitas dari pelaku yang bernama UDIN PENYOK yang beralamatkan di Jl. Sui Raya Dalam Komp. Soedarso. Identitas ini didapatkan dari database kepolisian setelah memeriksa bukti dari sidik jari yang ditinggalkan oleh tersangka. Setelah menemukan identitas tersangka, maka kasus dikembangkan dengan memerintahkan kepada penyelidik untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka, dengan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penggeledahan Rumah tersangka. Setelah beberapa hari dari hari kejadian perkara, maka tersangka dapat dibekuk, dari pengakuan tersangka dan pemeriksaan tersangka diperoleh keterangan tentang alat yang digunakan untuk membunuh korban, berupa sebuah pisau yang disimpan di rumah tersangka, dan dari pengakuan tersangka didapatkan informasi tentang rekan-rekan tersangka yang ikut melakukan tindakan pidana berupa perampokan pada malam itu. Nama-nama mereka adalah Burhan yang merupakan tetangga tersangka, dan Ciput yang beralamatkan di Jl. Sui Jawi Gg. Semeru.
Setelah mendapatkan informasi dari tersangka, penyidik segera memproses dengan memerintahkan penyelidik untuk menangkap kedua tersangka yang masih bebas berkeliaran, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menangkap kedua tersangka yang bebas tersebut. Dari penangkapan kedua tersangka itu ditemukan bukti hasil pencurian mereka berupa Tv, Hp dan perhiasan yang belum mereka jual. Setelah ketiga tersangka dapat dibekuk, maka tugas penyidik adalah menyelesaikan Berita Acara dan menyerahkannya kepada Penuntut Umum untuk diteruskan di Pengadilan untuk mendapatkan putusan.
Informasi ini disampaikan kepada pihak korban, tentunya ini merupakan berita gembira bagi keluarga, sehingga penangkapan ini cukup menghibur dan mengobati korban. Upaya maksimal yang telah dilakukan jajaran kepolisian merupakan angin segar dan kebahagiaan tersendiri bagi korban sembari mengharapkan agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya.
Tersangka menurut Penyidik melakukan tindakan pidana, dan dapat dijerat pasal KUHP sebagai berikut :
a. Pencurian yang dilakukan pada malam hari, pada rumah yang tertutup di ancam hukuman 9 tahun kurungan sesuai pasal 363 ayat 2. Pencurian dengan pengrusakan dan menyebabkan kematian yang dilakukan dua orang atau lebih melanggar pasal 365 ayat 2 ancaman hukuman 12 tahun, ayat 3 diancam hukuman 15 tahun, dan ayat 4 ancaman hukuman mati atau seumur hidup
b. Pemerkosaan diancam hukuman penjara selama 12 tahun sesuai pasal 285 KUHP.
c. Pembunuhan, diancam hukuman seumur hidup atau 20 puluh tahun sesuai pasal 339 KUHP.

Akibat Hukum Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris

Dalam hal ini, apabila tanah tersebut dijual setelah menjadi tanah warisan, maka yang memiliki hak milik atas tanah tersebut adalah para ah...